MoZaik Fatimah Qeis: October 2013

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

No : 75/DSN MUI/VII/2009

Tentang

PEDOMAN

PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS)

ﻲﻣﻼﺳﻹﺍ ﻰﻜﺒﺸﻟﺍ ﻖﻳﻮﺴﺘﻟﺍ

ﻢِﻴِﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤِﺣﺮﻟﺍ ﷲﺍِ ﻢِﺴ

Dewan Syariah Nasional setelah:

Menimbang : a. bahwa metode penjualan barang dan produk jasa dengan menggunakan jejaring pemasaran (network marketing) atau pola penjualan berjenjang termasuk di dalamnya Multi Level Marketing (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat;

b. bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti ter-sebut pada butir (a) telah berkembang sedemikian rupa dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah;

c. bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti ter-sebut pada butir (a) dapat berpotensi merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan;

d. bahwa agar mendapatkan pedoman syariah yang jelas mengenai praktik penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS), DSN-MUI perlu menetapkan Fatwa tentang Pedoman PLBS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

a. QS. An-Nisa (4): 29:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu…''

b. QS. Al-Maidah (5): 1

“Hai orang -orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…”

c. QS. Al-Maidah (5): 2:

“...dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjaka n) kebajikan…”

d. QS. Al-Muthaffifiin (83): 1 -3

Kecelakaan besarlah bagi orang -orang yang curang, (yaitu) orang -orang yang apabila menerima o takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi .

				QS. Al-Baqarah (2): 198:	e.

“…Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari
				Tuhanmu…”
				QS. Al-Baqarah (2): 275	f.

dan	beli	jual	“… Dan Allah telah menghalalkan
				mengharamkan riba…”
				QS. Al-Baqarah (2): 279	g.

“… Kamu tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak boleh dizalimi orang lain.”

h. QS. Al-Maidah [5]: 90

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

keberuntungan.”

2. Hadits Nabi SAW.; antara lain:

a. Hadits Nabi:

“…Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,” (HR Tirmidzi dari’Amr bin

‘Auf).

b. Hadits Nabi:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, ” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari

Abu Sa’id al-Khudri).

c. Hadits Qudsi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

“Allah SWT berfirman: `Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka,” (HR Abu Dawud,

yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).

d . Hadits Nabi :

Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan dari jual beli gharar, (HR. Khomsah dari Abu

Hurairah).

e . Hadits Nabi

Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.” (Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari

Abu Hurairah)

f. Hadits Nabi :

Nabi SAW melarang (penggunaan) uang dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang yang diberikan

kepada paranormal," (Muttafaq ‘alaih).

g. Hadits Nabi :

“ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual

babi dan patung-patung.	beli khamar, bangkai,
Rasulullah, tahukah Anda	Rasulullah ditanya, ‘Wahai

tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk meminyaki kulit- kulit dan dipakai untuk

penerangan (lampu) oleh banyak orang ?’ Nabi SAW.

menjawab, ‘Tidak ! Ia adalah haram.’ Nabi SAW. kemudian berkata lagi, ‘Allah memerangi orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya dan

kemudianmerekamemakaihasil	menjualnya,
(Muttafaq ‘alaihi).	penjualannya, ”

h. Hadits Nabi :

“ Allah melaknat pemberi dan penerima risywah ,” (HR.

Ahmad dan al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fiqh
a. Kaidah Fiqh

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

b. Kaidah Fiqh:

“Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (kerja)”

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang;

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 BAB VIII Pasal 22 tentang Ijin Usaha Penjualan Berjenjang;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANG-

SUNG BERJENJANG SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.

2. Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

3. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.

6. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.

7. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.

8. Ighra’ adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka mempereroleh bonus atau komisi yang dijanjikan.

9. Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perek-rutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

10. Excessive mark-up adalah batas marjin laba yang ber-lebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.

11. Member get member adalah strategi perekrutan keang-gotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.

12. Mitra usaha/stockist adalah pengecer/retailer yang men-jual/memasarkan produk-produk penjualan langsung.

*Kedua*	: Ketentuan Hukum
	Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai
	berikut:
	1.	Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa
		barang atau produk jasa;
	2.	Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan
		sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan
		untuk sesuatu yang haram;
	3.	Transaksi	dalam	perdagangan	tersebut	tidak
		mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm,
		maksiat;
	4.	Tidak ada	kenaikan	harga/biaya	yang berlebihan

(excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;

5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;

6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;

7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;

8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’ .

9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;

10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;

11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;

12.Tidak melakukan kegiatan money game.

Ketiga : Ketentuan Akad

Akad-akad yang dapat digunakan dalam PLBS adalah:

1. Akad Bai’/Murabahah merujuk kepada substansi Fatwa

No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa No.

16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;

2. Akad Wakalah bil Ujrah merujuk kepada substansi Fatwa

No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah

pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;

3. Akad Ju’alah merujuk kepada substansi Fatwa No.

62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah;

4. Akad Ijarah merujuk kepada substansi Fatwa No. 9/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

5. Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah

dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten-tuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.