Wednesday, December 11, 2013

~ MENJADIKAN BURUH BERKWALITAS, CERDAS DAN RELIGIUS SEBAGAI JALAN KELUAR PERMASALAHAN UMR ~


Demo Buruh menuntut kenaikan upah dan situasi Perekonomian dunia yang tidak stabil. Sejujurnya 2 hal ini adalah pasangan klasik yang sering bermasalah setiap tahun. Meskipun Pemerintah memiliki andil dalam penentuan Upah/UMR, namun penyelesaian dari pihak Buruh dan Pengusaha akan menjadikan permasalahan ini dapat diatasi dengan baik. Penyelesaian utamanya adalah mempersiapkan mental Buruh dan mental Pengusaha untuk menghadapi keadaan ini. Ibarat penyakit ‘ kronis’, tentu saja pengobatannya tidak boleh hanya dilakukan pada saat kambuh, namun harus benar – benar dijaga dalam proses hidup kesehariannya, sehingga tidak menjadi kambuh atau lebih parah, atau bahkan mati.  Jangan mengkambinghitamkan ekonomi dunia yang tidak stabil, karena toh tidak ada seorang pun yang berani menjamin ekonomi dunia stabil. Jadi hal terbaik adalah mempersiapkan kondisi untuk menghadapinya. Pengusaha harus bisa me-maintance perusahaannya sejak awal dengan baik, artinya Profit yang didapat harus bisa diinvestasikan kembali dengan benar, selalu me-review kinerja Perusahaan, apakah biaya Produksi yang digunakan selama ini sudah efisien, atau masih ada kebocoran yang sebenarnya sangat bisa ditiadakan. 


Buruh dan Pengusaha. Menurut saya, sebenarnya Buruh termasuk aset utama perusahaan. Bila aset ini tidak diberdayakan dengan benar, wajar bila hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Saya sendiri pernah menjadi Buruh selama delapan tahun, namun tidak pernah sekalipun melakukan demo menuntut kenaikan Upah. Bukan karena kami Buruh penakut, tapi memang Perusahaan melakukan kami sangat layak dan fair untuk sistem gaji. Apa kami tidak pernah bermasalah dengan Perusahaan ? Ada, tapi bukan tentang gaji, bahkan sempat sedikit memanas, namun kami bisa duduk bersama, saling memahami duduk persoalan, sehingga akhirnya bisa diambil mufakat yang baik dalam penyelesaiannya.


Sebagai aset utama Perusahaan, jangan pernah berfikir bahwa Buruh hanyalah seorang Pekerja dengan pendidikan pas-pasan, yang tidak memiliki keahlian dan bisa dipaksa bekerja sampai larut malam agar target shipment tercapai; dengan imbalan uang. Namun jadikanlah Buruh sebagai Pekerja yang berkwalitas, cerdas dan religius. 


Kwalitas/ Kinerja Buruh yang baik, akan meningkatkan kwalitas produk dan kwalitas perusahaan secara keseluruhan. Produk yang dihasilkan oleh sebuah Perusahaan harus bermutu terbaik, no defect, diterima customer tepat waktu dan tidak ada complain. Banyak keuntungan Perusahaan dari sini; bahan baku produksi tidak terbuang percuma, biaya produksi tepat, customer puas dengan kwalitas sehingga akan menjadi pelanggan setia. Untuk mendapatkan kwalitas seperti itu, siapkan Buruh menjadi Pekerja yang memiliki Kinerja berkwalitas dengan benar benar memahami visi & misi Perusahaan, memahami detil arti kwalitas produk. Lakukan Training Pemahaman Produk secara kontinyu, OJT( On the Job Training) sehingga semua Pekerja paham dengan tugasnya dan cara melakukannya. Inilah arti dari kwalitas seorang pekerja. Pekerja yang berkwalitas akan menghasilkan produk yang berkwalitas. 


Selanjutnya, berdayakan Buruh menjadi Pekerja yang Cerdas. Cerdas yang bagaimana ? Kewajiban Perusahaan juga kah untuk membuat Pekerjanya cerdas ? Iya! 100%. Dalam rutinitas Perusahaan, tentu saja ada diwarnai berbagai masalah yang terkadang muncul. Kecerdasan pemikiran dan kecerdasan perilaku pekerja, membuat cost dan time yang dikeluarkan Pengusaha semakin kecil.  Pekerja yang cerdas perilakunya, tidak akan membiarkan AC, lampu, air, mesin- mesin yang tidak perlu digunakan dibiarkan hidup, karena ia paham, betapa Perusahaan akan membayar listrik lebih mahal karenanya. Betapa mahalnya biaya untuk membeli mesin mesin dan peralatan, sehingga sangat sayang jika sampai rusak hanya karena human error. Kecerdasan lain yang perlu dibina Perusahaan adalah pengetahuan Buruh tentang kondisi Perusahaan. Jujurlah saat Perusahaan bisa profit, rugi, atau hanya baru bisa sekedar bertahan. Buatlah Pekerja memahami dinamika usaha yang tidak selalu profit. Berikan kesempatan seluas luasnya kepada Buruh untuk mendirikan Serikat Pekerja, jangan alergi dengan SP.Bina komunikasi yang baik dengan SP, karena SP sebagai wadah suara Pekerja dapat menjadi jembatan yang sangat baik bila terjadi perselisihan antara Buruh dan Pengusaha. Sudah ada SP namun malah menjadi penggerak demo anarkis? Lihat dulu bagaimana komunikasi yang berjalan sebelumya. Hal yang sangat penting juga, cerdaskan Buruh dengan Pelatihan Pengelolaan Keuangan yang benar. Sangat mungkin, Buruh bergaji cukup, namun karena tidak bisa mengatur keuangan, tidak tahu cara berinvestasi, akhirnya keuangan minus terus setiap bulan sehingga merasa upahnya sangat kecil dan tidak layak. 


Terakhir, berdayakan Buruh menjadi pibadi yang religius. Masih adakah Perusahaan yang tidak memberikan waktu untuk Karyawan beribadah ? Itu sangat kuno! Kenapa ? Buruh adalah manusia biasa yang ingin hidup seimbang. Diantara keseimbangan hidup adalah mengusahakan kehidupan duniawi yang baik dan sekaligus mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Agama memiliki pagar pagar yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Agama memiliki pagar yang jelas, kapan harus sabar dan kapan ketegasan dimunculkan. Kaitannya dengan Perusahaan adalah setelah Pengusaha benar benar bisa menunaikan kewajibannya kepada Pekerja, dan Pekerja telah bekerja dengan kwalitas terbaik kemudian merasa layak untuk mendapatkan upah lebih tinggi, maka sisi cerdas dan religiusnya akan membuatnya menyatakan permintaan kenaikan Upah dengan cara yang baik dan tidak anarkis. Dia akan mempertimbangkan dengan seksama apakah permintaan itu sesuai dengan kemampuan Perusahaan? Toh selama ini Perusahaan sangat fair dengan para Buruhnya. Sisi Religiusnya akan menunjukkan langkah langkah yang positif apabila perusahaan tidak mampu membayarnya sesuai UMR.


Itulah beberapa poin penting yang menurut saya bisa menjadi solusi dari permasalahan Upah Pekerja. Selarasnya antara Pengusaha yang Amanah dan kinerja Buruh  yang berkwalitas, cerdas dan religius, akan membawa dampak yang baik dari permasalahan yang sering berulang ini. Semuanya harus dilakukan secara kontinyu dalam standar yang jelas dan terukur. Tidak hanya dilakukan sebatas pada saat terjadi permasalahan saja.


Salam Persaudaraan untuk sesama Buruh, Semoga Berjaya untuk Pengusaha yang Amanah.

Wednesday, October 30, 2013

FATWA MUI TENTANG MLM

                 FATWA

                    DEWAN SYARIAH NASIONAL
                 No : 75/DSN MUI/VII/2009

               Tentang

               PEDOMAN
                       PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS)

          ﻲﻣﻼﺳﻹﺍ ﻰﻜﺒﺸﻟﺍ ﻖﻳﻮﺴﺘﻟﺍ

    ﻢِﻴِﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤِﺣﺮﻟﺍ ﷲﺍِ ﻢِﺴ


Dewan Syariah Nasional setelah:

Menimbang :          a. bahwa metode penjualan barang dan produk jasa dengan menggunakan jejaring pemasaran (network marketing) atau pola penjualan berjenjang termasuk di dalamnya Multi Level Marketing (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat;

b.  bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti ter-sebut pada butir (a) telah berkembang sedemikian rupa dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah;

c.   bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti ter-sebut pada butir (a) dapat berpotensi merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan;

d.   bahwa agar mendapatkan pedoman syariah yang jelas mengenai praktik penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS), DSN-MUI perlu menetapkan Fatwa tentang Pedoman PLBS.


Mengingat            :  1. Firman Allah SWT, antara lain:

                                    a.  QS. An-Nisa (4): 29:

                                           “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian                                          saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu…''

b. QS. Al-Maidah (5): 1

“Hai orang -orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…”


c.  QS. Al-Maidah (5): 2:

“...dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjaka n) kebajikan…”


d. QS. Al-Muthaffifiin (83): 1 -3

Kecelakaan besarlah bagi orang -orang yang curang, (yaitu) orang -orang yang apabila menerima  o takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi .





QS. Al-Baqarah (2): 198:
e.





“…Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari




Tuhanmu…”





QS. Al-Baqarah (2): 275
f.




dan
beli
jual
“…  Dan  Allah  telah  menghalalkan





mengharamkan riba…”





QS. Al-Baqarah (2): 279
g.


“… Kamu tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak boleh dizalimi orang lain.”
h. QS. Al-Maidah [5]: 90


“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.”

2. Hadits Nabi SAW.; antara lain:

a.  Hadits Nabi:

“…Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,” (HR Tirmidzi dari’Amr bin
‘Auf).

b. Hadits Nabi:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, ” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari
Abu Sa’id al-Khudri).

c. Hadits Qudsi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

“Allah SWT berfirman: `Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka,” (HR Abu Dawud,
yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).

d . Hadits Nabi :

Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan dari jual beli gharar, (HR. Khomsah dari Abu
Hurairah).





e . Hadits Nabi 

Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.” (Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari
Abu Hurairah)

f. Hadits Nabi :

Nabi SAW melarang (penggunaan) uang dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang yang diberikan

kepada paranormal," (Muttafaq ‘alaih).

g. Hadits Nabi :


“ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual
babi   dan   patung-patung.
beli   khamar,   bangkai,
Rasulullah,  tahukah  Anda
Rasulullah  ditanya,  ‘Wahai

tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk meminyaki kulit- kulit dan dipakai untuk
penerangan  (lampu)  oleh  banyak  orang ?’  Nabi  SAW.

menjawab, ‘Tidak ! Ia adalah haram.’ Nabi SAW. kemudian berkata lagi, ‘Allah memerangi orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya dan
kemudianmerekamemakaihasil
menjualnya,
(Muttafaq ‘alaihi).
penjualannya, 

h. Hadits Nabi :

“ Allah  melaknat pemberi dan penerima risywah ,”  (HR.

Ahmad dan al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fiqh
a. Kaidah Fiqh

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

b. Kaidah Fiqh:


“Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (kerja)”

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang;

2.    Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 BAB VIII Pasal 22 tentang Ijin Usaha Penjualan Berjenjang;

3.    Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

4.    Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.


MEMUTUSKAN
MENETAPKAN       :  FATWA TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANG-
SUNG BERJENJANG SYARIAH

Pertama                    :  Ketentuan Umum

1.     Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.

2.       Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

3.       Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4.       Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.       Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.

6.       Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.

7.       Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.

8.       Ighra’ adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka mempereroleh bonus atau komisi yang dijanjikan.

9.       Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perek-rutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

10.   Excessive mark-up adalah batas marjin laba yang ber-lebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.

11.   Member get member adalah strategi perekrutan keang-gotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.

12.  Mitra usaha/stockist adalah pengecer/retailer yang men-jual/memasarkan produk-produk penjualan langsung.


Kedua
:  Ketentuan Hukum




Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:





1.
Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa


barang atau produk jasa;



2.
Barang  atau  produk  jasa  yang  diperdagangkan  bukan


sesuatu  yang diharamkan dan atau  yang dipergunakan


untuk sesuatu yang haram;



3.
Transaksi
dalam
perdagangan
tersebut
tidak


mengandung unsur ghararmaysir, riba, dharardzulm,


maksiat;





4.
Tidak   ada
kenaikan
harga/biaya
yang   berlebihan

(excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
5.       Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;

6.       Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;

7.       Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;

8.       Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’ .

9.       Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;

10.   Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;

11.   Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;

12.Tidak melakukan kegiatan money game.

Ketiga                       :  Ketentuan Akad
Akad-akad yang dapat digunakan dalam PLBS adalah:

1.  Akad  Bai’/Murabahah merujuk kepada substansi Fatwa

No. 4/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah; Fatwa No.

16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;

2. Akad Wakalah bil Ujrah merujuk kepada substansi Fatwa
No.  52/DSN-MUI/III/2006  tentang  Wakalah  bil  Ujrah
pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;

3.  Akad  Ju’alah  merujuk  kepada  substansi  Fatwa  No.

62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah;

4. Akad Ijarah merujuk kepada substansi Fatwa No. 9/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

5. Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah
dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI.

Keempat                   :  Ketentuan Penutup

1.   Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.
2.   Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten-tuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.






Ditetapkan di








: Jakarta






Pada tanggal








3 Sya’ban 1430
H
























25  Juli   2009
M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL







































MAJELIS ULAMA INDONESIA







































Ketua,







































Sekretaris,

































































































































































DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH               DRS. H.M. ICHWAN SAM